pengawasan perikanan. SOP Pengawasan lainnya. pengawasan perikanan

04/MEN/2006 tanggal 12 September 2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan dan berdasarkan persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor:. Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan. JAKARTA (26/8) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyampaikan bahwa pengawasan di zona penangkapan ikan yang dilakukan oleh Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan terbukti mampu mendorong kepatuhan para pelaku usaha di sub sektor penangkapan ikan. perundang-undangan di bidang perikanan khususnya pengolahan hasil perikanan, maka perlu dilaksanakan pengawasan usaha pengolahan hasil perikanan sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 67/PERMEN-KP/2018 tentang Usaha Pengolahan Ikan; b. ABSTRAK: Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18, Pasal 19, Pasal 27, Pasal 115, dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan. dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP) mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, diantaranya adalah bidang pengawasan pembudidayaan ikan. SOP Audit Investigasi. Tugas Jabatan Fungsional Asisten Pengawas Perikanan yaitu melaksanakan pelayanan teknis dan operasional pengawasan perikanan. 55 WIB, KP. Diversifikasi sumber energi menjadi kunci masa depan energi baru terbarukan di Indonesia. Pengawasan Perikanan adalah kegiatan yang ditujukan untuk menjamin terciptanya tertib pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan. Sebagai pengawasan property, maka pengawasan sumberdaya perikanan dilakukan melalui pendekatan penegakan hukum (surveillance), yang dilakukan terintegrasi serta diimplementasikan dengan pendekatan biologis yang mengandung langkah preventif serta kuratif yang dikenal dengan sistem Monitoring, Controlling, and Surveillance (MCS) yaitu sistem. Pengurusan yang berkesan bagi perikanan terumbu karang tidak boleh berjaya tanpa rangka kerja undang-undang yang mencukupi, penguatkuasaan undang-undang yang berkesan, dan usaha pematuhan. KOMPAS. Merujuk pada PermenKP Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Kelola. Selain menyelamatkan potensi kerugian negara atas praktik pencurian ikan, KKP juga melakukan penertiban pemanfaatan ruang laut. Indonesia, Kementerian Kelautan dan. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Peraturan Menteri Petunjuk Teknis Pengendali Hama dan Penyakit Ikan 15. 7. (2) Kapal pengawas perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi melaksanakan pengawasan. Kebijakan perikanan terukur tentunya membutuhkan sebuah pengawasan yang optimal dan terintegrasi agar kebijakan tersebut bisa berjalan dengan baik dan memberikan dampak serta manfaat yang signifikan bagi pendapatan ekonomi nasional dibidang kelautan dan perikanan. 9 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati No. Kementerian Ketenagakerjaan. Berikut ini 6 aplikasi digital bagi nelayan yang berkembang dalam dua tahun terakhir di Indonesia. MINA BAHARI IV LT. Kepala Badan Riset dan Sumberdaya Manusia Kelautan dan Perikanan Kusdiantoro, S. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP. HIU 16 berhasil menghentikan 1 kapal illegal fishing berbendera Malaysia. BULANG BATAM KEPULAUAN RIAU TELP. JAKARTA (ANTARA) - Direktorat Jendral (Ditjen) Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Berbagi itu indah. MEDAN MERDEKA TIMUR NO. Ruang Lingkup 1. (2) Pengawas Perikanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya mempunyai kewenangan: a. Sebagai Negara Maritim, keberadaan kapal pengawas perikanan memang sangat diperlukan oleh Indonesia. Adapun pelatihan tersebut diselenggarakan oleh Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan yang bekerja sama dengan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pengawasan. Dia menargetkan Bimtek Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan ini akan diikuti oleh seluruh UPT PSDKP dan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi se-Indonesia. 11 JL. Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan/Kepala Dinas yang membidang kelautan dan perikanan Provinsi/Kabupaten/Kota; 2. (2) SLO untuk kapal latih perikanan dan kapal penelitian/eksplorasi perikanan diterbitkan oleh Pengawas Perikanan di pelabuhan perikanan dimana kapal perikanan berpangkalan. Pembinaan penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan adalah upaya, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah secara berdaya guna dan berhasil guna untuk memperoleh hasil penyuluhan yang lebih baik. Pengawas Perikanan saat ini; b. SIGIT P. bahwa untuk memenuhi kebutuhan pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian Kelautan dan Perikanan yang semakin dinamis perlu dilakukan pengawasan intern yang lebih efektif di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan; b. Pembinaan penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan adalah upaya, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah secara berdaya guna dan berhasil guna untuk memperoleh hasil penyuluhan yang lebih baik. Bisnis. 306/SJ. Rekomendasi BBM; Berita; Galeri; PPID. BERITA TERKAIT. Intensitas kerja total pada patroli laut pengawasan SDKP yaitu 244 OA, yang artinya bahwa. Dokumen. Perdirjen PDSPKP No. Renstra Ditjen. MEDAN MERDEKA TIMUR NO. Laporan hasil pengawasan d. 2. ABSTRAK: a. 4. (2) Pengawas Perikanan yang melakukan pemeriksaan kapal perikanan wajib dilengkapi: a. go. Hambatan yang ditemui antara lain kurangnya jumlah pengawas. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pembiayaan Pembinaan Dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian Perikanan Dan Kehutananpengawas perikanan untuk melakukan tugas pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan sesuai jabatan dan keterampilannya. 1 2 3. 12/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Laut Lepas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 668); b. pengawasan oleh atasan langsung sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan b. SOP Audit Kinerja. Peluncuran SALMON. Kelautandan Perikanan, Direktorat Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan(PPSDP) sebagai salah satu bagian dari DJPSDKP mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar , prosedur, dan krite ria, pemberian teknis dan supervisi serta evaluasi dan pelaporan di. Padahal secara global, perikanan dunia lebih dari 90% didominasi oleh perikanan skala kecil (small-scale fisheries atau SSF), sekitar 32 juta orang bekerja sebagai nelayan di negara-negara berkembang (The World Bank 2012). Glosarium. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas undang-undang No. Pengawasan penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan adalah proses kegiatan yang ditujukanPeraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114); Mengatur tentang: a. 16 JAKARTA 10110. perikanan dengan ukuran di bawah 30 (tiga puluh) GT. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengawasan, melalui. Nelayan Natuna melihat. Bangka Belitung. Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Gd. DIREKTUR JENDERAL DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN. Bahkan, menjelang akhir 2021 lalu, kapal pengawasan milik KKP diketahui sudah tidak melakukan patroli karena kehabisan bahan bakar minyak. Pengawas Perikanan Keterampilan adalah pejabat fungsional Pengawas Perikanan keterampilan yang dalam pelaksanaan pekerjaannya mempergunakan prosedur dan. PERDIRJEN PSDKP Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Pencemaran Perairan Akibat Kegiatan Perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. Subjek. Pengawas Perikanan adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara. Kunjungan tersebut diterima oleh Kepala SKIPM TBA Bapak Ardinan Pribadi. 12. Kapal Pengawas Perikanan adalah kapal pemerintah yang diberi tanda tertentu untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum di bidang kelautan dan perikanan. Sedangkan bagi petugas pengawas perikanan, mampu membantu mengurangi beban kerja karena tidak perlu lagi menginput dokumen permohonan SLO ke sistem. 1. 5 Pengadaan Langsung Pengadaan Langsung Ulang: Rp. Jumlah kecelakaan yang dihimpun oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Indonesia antara tahun 2011-2014, terjadi 80 kejadian yang terdiri dari. Hasil Kerja adalah unsur kegiatan utama yang harus dicapai oleh Pengawas Perikanan sebagai prasyarat menduduki setiap jenjang Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan. UU 31 tahun 2004 Tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan UU No 45 tahun 2009; b. Peraturan Menteri Juknis Pengawas Perikanan Bidang Mutu Hasil Perikanan 14. JAKARTA (6/12) – Kementerian Kelautan dan Perikanan memberikan apresiasi kepada empat kelompok masyarakat pengawas (Pokmaswas) dengan memberikan penghargaan Adibakti Minabahari. Menurut data statistik dan Informasi Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB, bahwa kasus tindak pidana yang terjadi sepanjang tahun 2015-2017 sebanyak 19 kasus penggunaan bahan peledak. Pengawasan juga daapat mendeteksi sejauhmana kebijakan pimpinan dijalankan dan sampai sejauhmana penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut (Schermerhorn, 2002) Menurut DJPSDKP (2017) tentang. Jenis. 1 Komplek PPN Tual – Kotamadya Tual 97651 Telepon (0916) 21696, Faksimile. d. Latar belakang 1. Berdasarkan Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan, bahwa yang dimaksud dengan:. Kegiatan Pengawasan Perikanan adalah kegiatan yang meliputipersiapan,pengawasanusahapenangkapanikan,-6-pengawasan usaha pembudidayaan ikan, pengawasan usaha pengolahan dan distribusi hasil perikanan, pengawasan pencemaran perairan, pengawasan pemanfaatanpesisir dan pulau. monitoring, kontroling, survelence, investigasi; dan b. Banjar Prov. Dalam kegiatan. Pengawasan penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan adalah proses kegiatan yang ditujukanDirektorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Gd. Judul. A : Pengawasan dilakukan terhadap berbagai kegiatan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan. Pengawasan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar tugas pemerintah dan pembangunan dilaksanakan sesuaiSesuai dengan fungsi Itjen KKP, dalam pengawasan intern dikenal pengawasan intern yang masuk dalam kelompok Penjaminan Mutu (quality assurance), dan ada pula yang disebut sebagai Pemberian Jasa Konsultasi (consulting activities atau advisory services). Dasar Hukum. ekonomi perikanan tangkap berita aktual penangkapan ikan terukur pengawasan perikanan . Kondisi ini disebabkan oleh karena terjadinya pengalihan pengawasanKapal Pengawas Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berhasil menangkap 106 (seratus enam) kapal perikanan yang melakukan penangkapan ikan secara ilegal ( illegal fishing) selama periode 2018. Foto : KKP Direktur Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan, Drama Panca Putra, mengungkapkan bahwa fungsi pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan seperti yang tertuang dalam Peraturan menteri (Permen) Kelautan dan Perikanan (KP) Nomor 17 Tahun 2021 merupakan amanat Undang-Undang. Teknologi dan Penanganan dan Pengolahan Hasil Perikanan Kemunduran Mutu dan Potensi Bahaya BP3 Banyu. Pihaknya lantas mengerahkan Penyidik Pegawai Negeri. Pengawasan Perikanan adalah kegiatan pengawasan yang bersifat teknis biologis terhadap kegiatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi alur dan prosedur penerbitan SLO serta status penerapannya pada kapal perikanan di Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP). 752/SJ. Sektor kelautan dan perikanan di Indonesia masih menghadapi banyak tekanan. 0821-5506-6001 E-mail : bbatmandiangin@gmail. 1. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, kapal pengawas perikanan memiliki tugas penting dalam rangka kegiatan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik. 9. Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan. Han, Rabu (4/1/2023) menyampaikan bahwa sepanjang tahun 2022, KKP berhasil menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang laut yang dilakukan secara ilegal, seperti kasus kapal penambang. Kontak Kami. PSDKP tahun 2020-2024 ini agar dijadikan acuan dalam penyusunan Renstra bagi entitas akuntabilitas kinerja Satuan Kerja lingkup Ditjen. Pengawas Perikanan adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang secara penuh oleh Pejabat yang Berwenang untuk. Syahbandar Perikanan Kawal PNBP Pascaproduksi 24 Jam. 1) Pengawas Perikanan Pemula/Pelaksana Pemula, pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a. Sektor kelautan dan perikanan di Indonesia masih menghadapi banyak tekanan. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. Kegiatan aktualisasi yang dilakukan untuk mewujudkan optimalisasi tersebut adalah dengan membuat diagram alir panduan stuffing. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER. Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. Mina Bahari 4, Lantai 9-12, Jl. Kapal Pengawas Perikanan mempunyai tugas dan fungsi untuk melaksanakan gelar oPerasi Pengawasan Perikanan di laut. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66B ayat (2) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang. (021) 3864293 Email: humas. pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan ruang laut, pengelolaan konservasi dan keanekaragaman hayati laut, pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil, pengelolaan perikanan tangkap, pengelolaan perikanan Jenis-Jenis Sertifikat yang Wajib dalam Usaha Perikanan. 1. Pengawas Perikanan, terdiri dari : a. Melansir dari kanal YouTube Damar Firdauzi, berikut contoh soal kompetensi teknis untuk jabatan Pengawas Perikanan. Salah satu diantaranya adalah dapat berfungsi untuk pengawasan pada sektor perikanan. 11 JL. 1) Membuat karya tulis/karya ilmiah di bidang pengawasan perikanan; 2) Menerjemahkan/menyadur buku dan bahan-bahan lain di bidang pengawasan perikanan; 3) Membimbing Pengawas Perikanan di bawah jenjang jabatannya. Dari fungsi tersebut oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menggunakan teknologi satelit untuk pengawasan di sektor perikanan. Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan MATERI POKOK PERATURAN Abstrak Mengatur tentang kedudukan,. –. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) ini, Kapal pengawas perikanan atau disebut kapal pengawas merupakan kapal pemerintah yang diberi tanda tertentu untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum di bidang kelautan dan perikanan. Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan. Penerapan seperti dimaksud diatas memerlukan strategi, Pemerintah Pusat menetapkan kebijakan sebagai dasar dalam menyelenggarakan urusanPengawasan perikanan adalah pegawai negeri sipil yang diangkat dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan yang berlaku untuk melaksanakan tugas pengawasan terhadap kapal perikanan, pengolahan, pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan. Medan Merdeka Timur, Jakarta Pusat, DKI JakartaJAKARTA (15/5). Pelantikan dan Serah Terima Jabatan Pejabat Eselon II Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap. Kiểm ngư Việt Nam bertugas melindungi sumberdaya perikanan, melindungi aktivitas nelayan, menjaga kedaulatan nasional di laut bidang. CATATAN: Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan ini mulai berlaku pada tanggal 30 November 2020. Hasil perangkingan tersebut akan dijadikan acuan sebagai dasar penentuan strategi peningkatan pengawasanwilayah perikanan di WPP 711 sehingga mampu meminimalisasi kerugian negara akibat pencurian SDA di. 000,00 : 21 Agustus 2023 15:00: Jasa Konsultansi Perorangan Non Konstruksi 0: Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi 0: Jasa Konsultansi Perorangan Konstruksi 0: Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi 0 Kegiatan Pengawasan Perikanan adalah kegiatan yang meliputi persiapan, pengawasan usaha penangkapan ikan, pengawasan usaha pembudidayaan ikan, pengawasan usaha pengolahan dan distribusi hasil perikanan, pengawasan pencemaran perairan, pengawasan pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil, pengawasan pemanfaatan kawasan konservasi dan keanekaragaman hayati, pengawasan benda berharga asal muatan. Pengembangan Profesi 2 UNSUR PENUNJANG Kegiatan yang mendukung > 20 - 4 8 18 28 48 pelaksanaan tugas pengawasan perikanan JUMLAH 60 80 100 150 200 300 52 Lampiran 4 JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/ PANGKAT PENGAWAS PERIKANAN AHLI DENGAN. Pi, M. GO. Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, dalam rangka menegakkan tertib pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan ketentuan. Mengingat : 1. 7. Oleh sebab itu, pengawasan perikanan dapat berjalan dengan baik meskipun ada keterbatasan waktu dan sumber daya manusia. Pengawas Perikanan adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan perikanan. Upaya Pemerintah Mengatasi Illegal Fishing Penenggelaman kapal. 04/MEN/2002 tentang Pakaian Seragam Kerja, Tanda Pengenal, dan Atribut Pengawas Perikanan Peraturan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor 3/PER-DJPSDKP/2015 tentang Pakaian Dinas dan Atribut Awak Kapal Pengawas PerikananBicara soal armada, ada 28 kapal pengawas di bawah kendali Direktorat Jenderal Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) yang berada di garda terdepan mengawal kedaulatan pengelolaan perikanan. b. Struktur Organisasi. Kompetensi adalah kemampuan kerja setiap individu. Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Perlindungan awak kapal niaga migran dan awak kapal perikanan migran diharapkan terus membaik dengan terbitnya Peraturan Pemerintah No 22/2022. Antam menjelaskan secara rinci,. SEKRETARIS SEKRETARIAT DITJEN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN. Nibung, Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara 21352, Indonesia. Hasilnya KM. 5/VIII/2023 JAKARTA (26/8) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyampaikan bahwa pengawasan di zona penangkapan ikan yang dilakukan oleh Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan terbukti mampu mendorong kepatuhan para pelaku. Penangkapan ikan. U. Peraturan Dirjen PSDKP Nomor 10/PER-DJ PSDKP/2014 Tentang Petunjuk Teknis Verifikasi Pendaratan Ikan. 1. SEKRETARIS SEKRETARIAT DITJEN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN. Lokasi 2. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia untuk mengatasi pencurian hasil kekayaan laut adalah menenggelamkan kapal yang tertangkap mencuri ikan. Abdi Suhufan mengatakan bahwa izin dan kegiatan penangkapan ikan di laut Arafura saat ini merupakan yang terpadat di. Cara memelihara dan/atau membesarkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan. PPPK Kompetensi Teknis Materi. Infografis Rekapitulasi Surat Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan yang terbit pada Tahun 2018. Kata kunci: Pengawasan, Perikanan, Risk-based licensing, UU Cipta. kemampuan pengawas perikanan dalam pemeriksaan kapal perikanan terkait dokumen perizinan adalah baik. b. Vessel. Tipe Dokumen. 5. Pengawasan Kapal Perikanan. 1. 24/PER-DJPDSPKP/2017 tentang Pemeringkatan Sertifikat. Salah satu implikasi dari kebijakan ini adalah semakin sulitnya pengawasan di laut. ketentuan umum b. Materi Terkini.